Deputi BSSN Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Terkait Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Deputi BSSN Menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Terkait Penanggulangan Kejahatan Transnasional

Sejak terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pertama kalinya di Indonesia mengiktui pertemuan tingkat menteri ASEAN terkait dengan penanggulangan kejahatan transnasional (12th Asean Ministerial Meeting on Transnational Crime). Pertemuan ini diselengarakan sejak 29 Oktober sampai dengan 2 November 2018 mendatang di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari forum 18th ASEAN Senior Officer Meeting on Transnational Crime (18th SOMTC) yang dilaksanakan di Putra Jaya, Malaysia pada 23 November sampai dengan 18 September 2018.

Dalam pertemuan ini delegasi dari Indonesia terdiri atas Polri, Kemenlu, Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kementerian KKP, BNPT, dan BSSN. Forum ini juga diikuti oleh perwakilan tingkat menteri dari 10 negara ASEAN.

Adapun delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian; dan wakil delegas,i Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto. Sedangkan dari BSSN diwakili oleh Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi, Irjen Pol Dharma Pongrekun.

Dalam pertemuan ini dibahas terkait permasalahan kejahatan transnasional, dimana salah satunya terkait kejahatan siber. Dalam pertemuan ini, Kapolri menyampaikan bahwa sejak 2017 Indonesia telah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara.

Badan Siber dan Sandi Negara bertanggung jawab dalam penerapan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengkoordinasikan, mengembangkan dan memanfaatkan semua unsur yang terkait dalam rangka mewujudkan keamanan siber dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kemendagri Membeberkan Tentang Progres Hasil dan Evaluasi PTSP Daerah

Image
Kemendagri Membeberkan Tentang Progres Hasil dan Evaluasi PTSP Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat meningkat progres hasil dan melakukan evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mendukung implementasi elektronik atau Online Single Submission (OSS). Hal ini diwujudkan melalui dengan penyederhanaan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, serta membentuk Satgas percepatan Pelaksanaan Berusaha di Provinsi. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum PTSP daerah melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, telah melakukan program yang strategis PTSP Prima. Menurutnya, sudah terdapat beberapa program strategis dalam mengoptimalkan PTSP daerah. Pertama, penguatan komitmen terhadap kepala daerah dalam meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan guna mendukung Ease of Doing Business (EODB) melalui PTS...
Read more

Polri Mendalami Laporan Tentang Bendera dan Mantan Jubir HTI

Image
Polri Mendalami Laporan Tentang Bendera dan Mantan Jubir HTI Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR) telah melaporkan status mantan Jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yakni Ismail Yusanto ke Bareskrim karena dianggap telah menyebarkan berita bohong di media sosial (Medsos) terkait bendera HTI. Atas laporan ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya tengah mendalaminya. “Semua didalami dulu fakta-fakta yang ada itu dalami dan di pahami,” ucap Dedi Prasetyo di kantornya, gedung Divhumas Polri, Jakarta Selatan, Rabu 31 Oktober 2018. Dedi menjelaskan bahwa pendalaman kasus ini dilakukan untuk mengetahui terpenuhinya unsur yang melawan hukum atau tidak. Setelah barang bukti dan alat bukti terpenuhi, maka kasusnya akan dinaikan ke tingkat penyidik untuk menetapkan status tersangka terhadap Ismail Yustanto. “Unsur perbuatan yang melawan hukumnya harus terpenuhi. Jika sudah terpenuh...
Read more